Kemenangan Gubernur Petahana Papua di Pilkada Serentak 2018

Provinsi Papua merupakan salah satu dari tujuh belas provinsi yang ikut menyelenggarakan Pilkada Serentak pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 27 Juni 2018. Pemilihan Gubernur di Papua berlangsung ketat karena calon gubernur-wakil gubernur hanya terdiri dari dua pasangan saja. Lukas Enembe yang pada saat itu Gubernur petahana Papua, akan berhadapan dengan John Wempi Wetipo yang pada saat itu menjabat Bupati Jayawijaya.

Lukas Enembe yang kembali berpasangan dengan Wakil gubernur saat itu Klemen Tinal diusung koalisi sembilan partai politik yang memenuhi syarat verifikasi dari sebelumnya sepuluh partai. Sembilan partai pendukung Lukas-Klemen adalah Partai Demokrat, Golkar, Hanura, PKB, Nasdem, PAN, PKS, PPP, dan PKPI. Koalisi ini menguasai kursi DPRD Papua sebanyak 76,4 persen.

Pasangan John Wempi Wetipo dan Habel Melias Suwae diusung koalisi yang berbeda dari biasanya yaitu PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, yang biasanya berseberangan dengan PDI-P.  Koalisi PDI-P dan Gerindra mengantongi 23,6 persen kursi DPRD Papua. Pasangan ini dapat dikatakan pasangan koalisi bupati. John Wempi Wetipo adalah mantan Bupati Jayawijaya dua periode 2010 sampai 2021 sedangkan Habel Melkias Suwae adalah mantan Bupati Jayapura periode 2006-2011.

Hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur Papua, menyatakan pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal meraih suara terbanyak dalam Pilgub 2018-2023. Pasangan Lukas-Klemen berhasil meraih 1.939.539 suara atau 67,54 persen dan unggul di 21 kabupaten. Pasangan John-Habel meraih 932.008 suara atau 32,46 persen dan unggul di tujuh kabupaten kota. Total pemilih yang ikut serta dalam PIlkada 2018 yang menggunakan hak suara sebanyak 2.871.547 orang. Pasangan Lukas-Klemen merupakan salah satu dari dua pasangan petahana yang berhasil menang di Pilkada Serentak 2018.

Papua memiliki tingkat kerawanan Pilkada tertinggi karena kondisi geografis, konfik , integritas, dan SARA. Luasnya wilayah dan letak wilayah masih menjadi kendala yang perlu diantisipasi. Status kerawanan inilah yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk KPU dan instansi terkait lainnya untuk PIlkada Serentak 2024.

(Litbang Kompas/YRM)