Demokrasi di Ibu Kota Tidak Lebih Baik Dari Provinsi Lainnya

Demokrasi tidak hanya soal penyelenggarakan pemilu atau  pilkada, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat terjamin kebebasannya dalam berkumpul, berpendapat, beragama, kesetaraan gender dan lain sebagainya. Disamping itu pemerintahan yang demokratis juga harus transparan dalam anggaran, serta memiliki kinerja yang baik dalam pelayanan publik.

Untuk mengukur penerapan dan perkembangan demokrasi di Indonesia Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala melakukan riset. Hasilnya berupa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), yang kemudian diterbitkan sebagai bahan evaluasi. IDI menggunakan angka dengan skala 1-100.  Skala ini merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi

Selain mempublikasikan IDI tingkat nasional,  BPS juga menerbitkan tingkat provinsi. Banyak yang menarik bila kita mengamati angka pada  IDI  tingkat provinsi.  

Dalam IDI tahun 2022, Provinsi DKI Jakarta yang merupakan barometer politik di Indonesia, indeks demokrasinya berada di bawah sebagian besar provinsi lainnya di Pulau Jawa.

Provinsi Ibu Kota tersebut mendapat angka 82,13, di bawah provinsi DI Yogyakarta yang mendapat skor 85,62, dan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Disusul Jawa Timur 84,92, Jawa Tengah 84,79, dan Jawa Barat 83,34. Di Jawa, DKI Jakarta hanya unggul dari provinsi Banten yang mendapat angka 78,75.

Provinsi Aceh yang memperoleh otonomi khusus setelah konflik bersenjata, indeks demokrasinya 80,82. Angka tersebut paling tinggi dibanding provinsi lainnya di Sumatera yang IDI-nya rata-rata di bawah 79. Kecuali Sumatera Selatan yang mendapat  angka 80,59.

Indeks demokrasi paling rendah di Indonesia, dan angkanya di bawah 70 adalah provinsi Papua 66,6, Papua Barat 64,02, dan Maluku Utara 62,93. (Litbang/RIS)