Demokrasi di Ibu Kota Tidak Lebih Baik Dari Provinsi Lainnya
Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi tahun 2022
Demokrasi tidak
hanya soal penyelenggarakan pemilu atau pilkada, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat
terjamin kebebasannya dalam berkumpul, berpendapat, beragama, kesetaraan gender
dan lain sebagainya. Disamping itu pemerintahan yang demokratis juga harus transparan
dalam anggaran, serta memiliki kinerja yang baik dalam pelayanan publik.
Untuk mengukur penerapan
dan perkembangan demokrasi di Indonesia Badan Pusat Statistik (BPS) secara
berkala melakukan riset. Hasilnya berupa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), yang
kemudian diterbitkan sebagai bahan evaluasi. IDI menggunakan angka dengan skala
1-100. Skala ini merupakan skala
normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi
Selain mempublikasikan
IDI tingkat nasional, BPS juga menerbitkan
tingkat provinsi. Banyak yang menarik bila kita mengamati angka pada IDI tingkat provinsi.
Dalam IDI tahun
2022, Provinsi DKI Jakarta yang merupakan barometer politik di Indonesia,
indeks demokrasinya berada di bawah sebagian besar provinsi lainnya di Pulau
Jawa.
Provinsi Ibu Kota
tersebut mendapat angka 82,13, di bawah provinsi DI Yogyakarta yang mendapat
skor 85,62, dan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Disusul Jawa Timur 84,92,
Jawa Tengah 84,79, dan Jawa Barat 83,34. Di Jawa, DKI Jakarta hanya unggul dari
provinsi Banten yang mendapat angka 78,75.
Provinsi Aceh
yang memperoleh otonomi khusus setelah konflik bersenjata, indeks demokrasinya
80,82. Angka tersebut paling tinggi dibanding provinsi lainnya di Sumatera
yang IDI-nya rata-rata di bawah 79. Kecuali Sumatera Selatan yang mendapat angka 80,59.
Indeks demokrasi
paling rendah di Indonesia, dan angkanya di bawah 70 adalah provinsi Papua
66,6, Papua Barat 64,02, dan Maluku Utara 62,93. (Litbang/RIS)
- Penggunaan materi wajib mencantumkan kredit dengan format: ‘Kompas/Nama Penulis’.
- Materi tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi.
- Data/informasi yang tertera pada materi valid pada waktu dipublikasikan pertama kali, jika ada perubahan atau pembaruan materi oleh sumber di luar Kompas bukan tanggungjawab Kompas.
- Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, memindahtangankan, memperjual-belikan materi tanpa persetujuan dari Kompas.
Suggestion