Pertarungan Partai-Partai Nasionalis di Sumatera Selatan

Pertarungan Partai-Partai Nasionalis di Sumatera Selatan

Perubahan Peta Politik di Provinsi Sumatera Selatan

amCharts 4
PDI-PPDI-PPDI-PPDI-PPDI-PPDI-PPDI-PGOLKARPDI-PPDI-PGOLKARGOLKARGOLKARGOLKARGOLKARGOLKARDEMOKRATPDI-PGOLKARGOLKARGOLKARDEMOKRATPDI-PPBRGOLKARGOLKARGOLKARDEMOKRATGOLKARPANDEMOKRATGOLKARGOLKARGOLKARPDI-PPDI-PPDI-PGERINDRAPDI-PGOLKARGOLKARPDI-PPDI-PPDI-PGOLKARPDI-PGOLKARGOLKARNASDEMGOLKARDEMOKRATGERINDRANASDEMGOLKARGOLKARGOLKARPDI-PGOLKARGERINDRANASDEMGOLKARPDI-PGOLKARGOLKARPKBPKBNASDEMNASDEMFrom BANYUASIN to OGAN KOMERING ULUUse up and down arrows to move selectionTo BANYUASINUse up and down arrows to move upper selectionFrom OGAN KOMERING ULUUse up and down arrows to move lower selectionUse TAB select grip buttons or up and down arrows to change selectionPartai PemenangPeta Ideologi100%Chart created using amCharts library


Dalam beberapa dekade terakhir, Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi saksi persaingan politik antara dua kekuatan utama, Golkar dan PDI Perjuangan (PDI-P). Setelah era reformasi, dinamika politik di Sumsel semakin menghangat, terutama seiring dengan tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Kemenangan mutlak PDI Perjuangan (PDI-P) di Sumatera Selatan pada Pemilu 1999 seakan mendobrak dominasi Golkar selama 6 pemilu sebelumnya (1971-1987) di masa orde baru. Partai kepala banteng ini secara keseluruhan menguasai 39,5 persen suara.

Dalam kurun waktu 2001 hingga 2003,  Provinsi Sumatera Selatan dimekarkan dan bertambah 7 kabupaten/kota. Wilayah baru tersebut adalah Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Ilir, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam dan Kota Lubuklinggau.

Merosotnya perekonomian nasional sejak tahun 1997 berimbas pada melemahnya perekonomian di Sumsel. Harga kebutuhan pokok yang tinggi dan minimnya lapangan kerja telah menjadi masalah serius bagi masyarakat. Peningkatkan tekanan ekonomi juga memicu peningkatan kriminalitas di wilayah ini. Sayangnya, pemerintah kurang memperhatikan aspirasi masyarakat untuk berbagai masalah tersebut, bahkan beberapa konflik internal PDI-P di Sumsel membuat buruk citra partai ini hingga menjelang berakhirnya kiprah pemerintahan Megawati.

Hal ini mengakibatkan merosotnya perolehan suara PDI-P pada pemilu berikutnya. Penguasaan wilayah kembali berganti pada Pemilu 2004. Partai Golkar berhasil menjadi mayoritas di 10 wilayah kabupaten/kota. PDI-P di tempat kedua menguasai 3 wilayah kabupaten/kota. Partai Demokrat secara mengejutkan berhasil menguasai satu wilayah, yakni di Kota Palembang.

Pada Pemilu 2009, penguasan wilayah Golkar berkurang hanya menjadi 9 kabupaten/kota. Demokrat menguasai 3 kabupaten/kota.  Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan PDI-P masing-masing menguasai satu wilayah.

Setelah berbagai manuver dan strategi dilakukan, PDI Perjuangan kembali menempati tempat pertama pada Pemilu 2014. Pantai moncong putih ini berhasil menguasai 8 wilayah kabupaten/kota. Golkar menempati urutan kedua dengan 5 wilayah kabupaten/kota. Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing menguasai 1 wilayah.

Pada Pemilu 2019, Golkar berhasil kembali mengukuhkan dominasinya di 6 wilayah kabupaten/kota, Nasdem dengan 5 wilayah kabupaten/kota. Gerindra dan PDI-P masing-masing mendapat 2 wilayah kabupaten/kota. Sedangkan Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing menguasai 1 wilayah.

Partai Golkar dan PDI-P silih berganti mendominasi pada pemilu pasca reformasi ini. Apakah Golkar akan tetap bisa mempertahankan dominasinya di Sumsel pada Pemilu 2024 mendatang? Atau malah PDI-P yang akan kembali merebut kekuasaan di provinsi ini? Kita tunggu hasilnya pada Pemilu 2024 nanti. (Litbang Kompas/SNT)

  1. Penggunaan materi wajib mencantumkan kredit dengan format: ‘Kompas/Nama Penulis’.
  2. Materi tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi.
  3. Data/informasi yang tertera pada materi valid pada waktu dipublikasikan pertama kali, jika ada perubahan atau pembaruan materi oleh sumber di luar Kompas bukan tanggungjawab Kompas.
  4. Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, memindahtangankan, memperjual-belikan materi tanpa persetujuan dari Kompas.

Suggestion