Capaian Indonesia dalam Menurunkan Angka Buta Huruf

Buta huruf yang dialami oleh anak-anak Indonesia menunjukkan bahwa persoalan literasi bagi generasi penerus masih menjadi pekerjaan rumah utama. Buta huruf berpengaruh ke aspek kehidupan lainnya, seperti produktivitas ekonomi, sosial, dan kemampuan literasi. Literasi yang dia maksud luas, bahkan termasuk literasi terhadap digital dan bencana.

Kegiatan literasi merupakan salah satu solusi untuk mengentaskan warga terutama anak berumur 10 tahun dari buta huruf. Kegiatan diantaranya dengan memperkenalkan aktivitas membaca dan menulis kepada anak sejak dini. 

Data survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan angka buta huruf penduduk berumur 10 tahun sebesar 3,18 persen yang merupakan angka terendah dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Angka ini turun sebesar 3,26 persen dibandingkan pada 2011. Adapun angka buta huruf tertinggi itu terjadi pada 2011 sebesar 6,44 persen. 

Angka buta aksara yang tergolong tinggi melebihi kisaran 5 persen pada 2023 tersebar di lima wilayah dari 34 provinsi di Indonesia. Kelima provinsi tersebut adalah Provinsi Papua (15,12 persen), Provinsi Nusa Tenggara Barat (9,79 persen), Provinsi Jawa Timur (5,83 persen), Provinsi Sulawesi Selatan (5,62 persen), dan Provinsi Jawa Tengah (5,18 persen).

Tingginya angka buta huruf di Papua disebabkan beberapa faktor, salah satunya yakni rendahnya kualitas pendidikan dari segi kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan belajar mengajar dan media pembelajaran di sekolah. Selain itu, faktor lainnya yakni tingkat kehadiran dan keaktifan guru dalam kegiatan belajar mengajar dinilai sangat minim terutama pada jenjang sekolah dasar. Hal ini berdampak pada murid lulusan sekolah dasar banyak yang ditolak ketika mendaftar ke jenjang sekolah menengah pertama karena belum memiliki kemampuan membaca dengan baik. 

Provinsi Sulawesi Utara tercatat dalam tiga tahun terakhir berhasil mempertahankan angka buta huruf terendah di Indonesia yakni sebesar 0,21 persen. Wilayah dengan angka buta huruf terendah kedua yakni DKI Jakarta sebesar 0,28 persen. 

Gerakan pemberantasan buta huruf mulai dilakukan secara besar-besaran oleh pemerintahan Presiden Soekarno setelah kemerdekaan. Dilanjutkan Presiden Soeharto dengan program belajar Paket ABC teringrasi pendidikan mata pencaharian. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mendeklarasikan Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara dengan Gerakan Wajib Belajar 9 Tahun.

Dalam mengentaskan angka buta huruf di Indonesia, Kemendikbud pun memiliki Program Pendidikan Keaksaraan yang dibagi dua, yaitu dasar dan lanjutan. Pendidikan dasar adalah bagaimana mengentaskan meningkatkan dari buta huruf menjadi melek huruf. 

Adapun, program lanjutannya dibagi menjadi dua, yaitu KUM (Keaksaraan Usaha Mandiri) dan multikeaksaraan. Program KUM mengarah pada kemampuan usaha, agar bisa meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berusaha, mencari informasi lewat koran atau buku yang bisa meningkatkan kesejahteraan kehidupannya. 

(Litbang Kompas/RNA)