Rendahnya Penghasilan Lansia Indonesia

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait kesejahteraan lansia. Menurut World Health Organization (WHO), lansia didefinisikan sebagai kelompok penduduk berumur 60 tahun atau lebih. Undang-undang No 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia telah mengidentifikasi mereka sebagai penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.

Saat Sensus Penduduk (SP) 1971, jumlah penduduk lansia berumur lebih dari 60 tahun baru 4,37 persen dari 119,21 juta penduduk atau 5,21 juta orang. Pada SP 2020, jumlah warga lansia mencapai 9,93 persen dari 270,20 juta penduduk atau 26,84 juta jiwa. Setelah 50 tahun berlalu, persentase lansia naik lebih dari dua kali lipat dan jumlahnya bertambah lima kali lipat.

Pandangan bahwa lansia identik dengan penurunan kesehatan dan tingkat partisipasi rendah di pasar kerja harus diperbarui. Data menunjukkan bahwa antara tahun 2014 hingga 2023, persentase lansia yang bekerja naik sebesar 6,45 persen. Alasannya meliputi keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ketidaktersediaan jaminan pensiun, kekuatan fisik dan mental yang masih terjaga, dan keinginan untuk aktualisasi diri.

Meskipun ada peningkatan dalam partisipasi pekerjaan, penghasilan lansia masih menjadi masalah utama. Pada tahun 2023, rata-rata penghasilan lansia bekerja sebesar 1,711 juta rupiah per bulan. Bila melihat tren angkanya, rata-rata penghasilan lansia bekerja mengalami fluktuatif selama periode 2019-2023. Antara 2019 hingga 2021 menurun dari 1,56 juta rupiah per bulan menjadi 1,34 juta rupiah per bulan. Lalu angka tersebut naik di tahun 2022 dan 2023 menjadi 1,621 juta rupiah dan 1,711 rupiah per bulan.

Kesenjangan upah rata-rata antara lansia laki-laki dan perempuan juga menjadi perhatian. Penghasilan rata-rata lansia laki-laki sebesar 2,045 juta per bulan, sedangkan perempuan hanya mendapatkan 1,182 juta rupiah per bulan. Selain itu, hasil Sakernas Agustus 2023 menunjukkan bahwa sekitar 32,24 persen pekerja lansia memiliki upah rendah, terutama dialami oleh perempuan dan pekerja di pedesaan.

Kondisi penghasilan rendah seringkali membuat lansia enggan mencari perawatan kesehatan saat sakit, menciptakan risiko serius bagi kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, dukungan keluarga dan pemerintah menjadi krusial untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia. Fasilitas penunjang aktivitas fisik, sistem kesehatan yang ramah, dan jaminan kesehatan universal perlu diwujudkan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi lansia yang enggan berobat karena takut atau tak mampu.

Menghadapi kenyataan menua adalah tak terelakkan, namun bagaimana proses tersebut dijalani merupakan pilihan masing-masing individu. Negara harus hadir untuk membantu lansia Indonesia agar dapat tetap sehat, produktif, mandiri, dan bermartabat. Hanya dengan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan lansia, bonus demografi kedua Indonesia dapat diraih dengan baik. Dengan demikian, kita berkomitmen untuk menciptakan masa tua yang layak dan bermakna bagi setiap warga negara. (Litbang Kompas/SNT)