Upah Minimum Provinsi, Kesenjangan Antara Harapan Pekerja dan Realitas Bisnis

Setiap pergantian tahun, tiap provinsi selalu menghadapi tantangan penting dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun berikutnya. Proses penetapan UMP ini tidak hanya mencerminkan dinamika antara serikat buruh, pengusaha dan pemerintah, tetapi juga memainkan peran kunci dalam mengatur iklim ekonomi nasional.

Serikat buruh secara konsisten menuntut kenaikan UMP sekitar 15 persen setiap tahun, dengan alasan yang mencakup inflasi, kenaikan biaya hidup, dan naiknya harga bahan bakar. Di sisi lain, pengusaha berjuang agar kenaikan UMP tetap di bawah 5 persen, dengan alasan beban perusahaan yang tinggi dan kondisi bisnis yang belum kondusif.

Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Indonesia mengalami perubahan, bergantung lebih banyak pada faktor internal seperti konsumsi rumah tangga daripada faktor eksternal seperti ekspor dan investasi asing. Penetapan UMP yang rasional menjadi krusial karena dampaknya langsung terasa pada daya beli masyarakat.

Di wilayah DKI Jakarta misalnya, serikat pekerja mengusulkan kenaikan UMP tahun 2024 sebesar 15 persen dengan merinci formula yang mencakup inflasi 1,89 persen, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta 4,96 persen, dan indeks tertentu 8,15 persen, sehingga muncul besaran Rp 5,63 juta. Pengusaha, di sisi lain, lebih memilih kenaikan yang lebih rendah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 dengan alfa 0,20 yang diambil dari angka pertumbuhan ekonomi DKI, sehingga nilai UMP tahun 2024 menjadi Rp 5,043 juta (kenaikan 2,9 persen). Sementara pemerintah DKI Jakarta yang juga memakai PP No 51/2023, mencoba menemukan keseimbangan dengan menggunakan angka alfa yang berbeda yakni 0,30 sehingga UMP DKI Jakarta 2024 menjadi Rp 5,067 juta (kenaikan 3,4 persen).

Perdebatan tentang kenaikan upah minimum terjadi setiap tahun karena perbedaan mendasar dalam formula penghitungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun perusahaan diwajibkan menyusun struktur skala upah berdasarkan PP No 51/2023, implementasinya masih kurang optimal karena kurangnya pengawasan pemerintah. Sehingga tiap tahun, selalu ditemukan adanya pekerja dengan masa kerja bertahun-tahun, namun masih digaji dengan upah minimum.

Besaran kenaikan UMP juga memiliki dampak langsung pada tingkat konsumsi rumah tangga di tahun berikutnya. Dengan proyeksi inflasi yang relatif tinggi, penting untuk mempertimbangkan sejauh mana kenaikan upah dapat menciptakan dampak positif pada daya beli masyarakat.

Meskipun idealnya UMP naik sekitar 8 persen untuk memberikan dampak positif yang signifikan pada konsumsi rumah tangga, tetapi perlu juga dipertimbangkan agar kenaikan ini tidak mendorong pengusaha untuk berpindah produksi ke daerah dengan UMP yang lebih rendah.

Penetapan UMP menjadi sebuah perjuangan tahunan antara kepentingan buruh, pengusaha, dan stabilitas ekonomi nasional. Dengan mengakomodasi aspirasi buruh sambil mempertimbangkan kondisi bisnis, pemerintah diharapkan dapat mencapai keseimbangan yang diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Sebuah kebijakan yang realistis dan responsif terhadap dinamika ekonomi dan politik, yang dapat menjadi kunci untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan, terutama menjelang Pemilu 2024. (Litbang Kompas/SNT)