Perubahan Perilaku Anti Korupsi Masih Belum Sesuai Harapan

Perilaku korupsi seperti sudah menjadi biasa di Indonesia. Sadar atau tidak, prilaku ini sering terjadi dalam berbagai urusan sehari-hari. Misal, memberi komisi kepada aparat dalam pengurusan dokumen, menyuap untuk menggolkan suatu proyek atau memprioritaskan sanak saudara dalam rekrutmen pekerjaan.

Semua itu tentu meresahkan. Selain akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi, masyarakat yang kurang mampu atau tidak memiliki koneksi akan sulit mendapat berbagai  akses. Bukan tanpa disadari, berbagai upaya dan kebijakan terus dilakukan pemerintah guna mengurangi korupsi. Dari membuat regulasi  yang mempersulit orang untuk melakukan korupsi, pembinaan  sumber daya manusia, menaikan gaji pegawai, digitalisasi pengurusan dokumen di instansi pemerintah, sampai melakukan kampanye anti korupsi.

Meskipun belum maksimal, namun  upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyadarkan masyakarat tentang perilaku anti korupsi secara keseluruhan  bisa dikatakan membuahkan hasil.

Hal tersebut tercermin dari hasil survei Indeks Perilaku Anti korupsi  (IPAK) yang  dilakukan setiap tahun oleh Badan Pusat Stastik (BPS). IPAK sendiri merupakan ukuran yang mencerminkan perilaku anti korupsi di masyarakat dan diukur dengan skala 0-5, dimana semakin tinggi nilai IPAK, semakin tinggi budaya anti korupsi di masyarakat.

Sejak tahun  2018 hingga 2022, angka IPAK Indonesia sejatinya terus mengalami peningkatan, dari 3,66 menjadi 3,93, artinya selama lima tahun mengalami kenaikan 0,27 poin. Sayangnya pada survei tahun 2023, IPAK kita turun 0,01, menjadi 3,92.

Menurut Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar, capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan target Rencana Pembangunan Jangka menengah  Nasional (RPJM) tahun 2023, yang angkanya 4,09.

Menilik hasil survei IPAK mulai tahun 2018 hingga 2023, kelompok dengan jenjang pendidikan di atas SLTA memperoleh skor tertinggi, rata-rata 4,01 poin. Artinya kelompok tersebut berisi paling banyak orang yang memiliki perilaku anti korupsi dibanding  kelompok lainnya, yang berpendidikan di bawah SLPT dan SLTA.  

Masih menurut survei yang sama, mereka yang tinggal di pedesaan ternyata lebih permisif terhadap korupsi dibanding mereka yang tinggal di perkotaan. Hal tersebut terlihat dari skor rata-rata IPAK menurut tempat tinggal dalam enam tahun terakhir. Di pedesaan 3,73, sementara di perkotaan angkanya 3,89 poin. (Litbang/RIS)