Dinamika Politik yang Cair di Papua

Papua, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, telah mengalami perubahan dalam pilihan politik masyarakatnya sejak tahun 2000-an. Sebelum era reformasi, Partai Golkar dominan di Papua, dan menguasai sebagian besar wilayah di provinsi ini. Namun, setelah pemekaran wilayah pada tahun 2000-an, peta politik mulai berubah secara substansial.

Pemekaran wilayah membawa pergeseran dalam penguasaan partai-partai politik di Papua. Sebelumnya, Partai Golkar mendominasi di sejumlah kabupaten/kota, namun dengan pembentukan wilayah baru, partai-partai baru mulai mencari tempat dalam politik Papua. Pilihan politik masyarakat Papua pun bertransformasi, tercermin dari hasil-hasil Pemilu.

Pada Pemilu 1999, Golkar menang di 4 wilayah kabupaten/kota, ini menunjukkan cengkeraman partai beringin masih kuat pada saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama setelah pemekaran wilayah yang dimulai pada tahun 2002, situasi politik berubah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), berhasil masuk dan menguasai 2 wilayah di  Kabupaten Waropen dan Kepulauan Yapen di Pemilu 2004, meski Golkar masih berjaya menguasai 6 wilayah kabupaten/kota dari total 8 wilayah kabupaten/kota di Papua.

Pada Pemilu 2009, Partai Demokrat muncul sebagai pemain kuat, dan langsung menguasai 6 wilayah kabupaten/kota di Papua, menggeser dominasi Partai Golkar, yang hanya berhasil menguasai 3 wilayah kapupaten/kota.

Peta politik kembali berubah pada Pemilu 2014, dengan masuknya Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan menguasai 6 wilayah kabupaten/kota, menggantikan dominasi Partai Demokrat. Gerindra pun masuk dan berhasil mendapat 3 wilayah Kepulauan Yapen, Sarmi dan Waropen. Tren ini berlanjut di Pemilu 2019, di mana Nasdem mempertahankan penguasaan atas 6 wilayah, sementara Partai Golkar menguasai 2 wilayah, Keerom dan Kota Jayapura, setelah pemilu sebelumnya tidak berhasil mendapatkan suara mayoritas di Papua. Dan PKB secara mengejukan berhasil mencuri 1 wilayah, yakni Biak Numfor. 

Masyarakat Papua memiliki sifat yang cenderung improvisatif dan terbuka terhadap perubahan. Mereka ingin mencoba hal baru, namun juga cepat berpindah jika janji-janji politik yang diusung tidak terpenuhi. Hal ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks dan dinamis di Papua, di mana partai-partai harus terus beradaptasi dan memahami aspirasi masyarakat.

Dengan kecenderungan perubahan pilihan politik masyarakat Papua, hasil Pemilu 2024 sulit diprediksi dengan pasti. Apakah Nasdem akan bisa mempertahankan penguasaan wilayahnya, atau apakah partai lain akan muncul dengan janji-janji yang menggoda? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Mari kita tunggu hasil Pemilu 2024 dan saksikan evolusi politik yang menarik di Papua.

(Litbang Kompas/SNT)