Partai Golkar: Perjalanan Panjang dan Tantangan dalam Meraih Dukungan Publik

Partai Golkar, dalam sejarahnya telah mengalami perjalanan politik yang panjang sejak berdiri di tahun 1964. Di masa orde baru, partai ini memiliki hubungan erat dengan pemerintah dan memiliki dukungan yang kuat. Namun setelah era reformasi pada tahun 1999, partai ini perolehan suaranya turun secara drastis.

Pada awalnya, Golkar didirikan sebagai upaya untuk menyeimbangkan pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang semakin berkembang. Partai ini awalnya terdiri dari berbagai organisasi fungsional yang dikelompokkan menjadi tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO). Dalam pemilu-pemilu sebelum era reformasi, Golkar secara konsisten memperoleh suara di atas 60 persen dan menjadi pemenangnya. Namun, kemenangan ini dipandang kontroversial karena diduga melibatkan rekayasa suara melalui dukungan dari militer, birokrasi, dan organisasi Korpri.

Setelah era reformasi, perolehan suara Golkar terus turun. Pada pemilu 1999, Golkar memperoleh suara nasional sebesar 22,43 persen, dan pada pemilu 2004, partai ini memperoleh suara terbanyak kedua dengan 21,57 persen. Namun, pada pemilu 2009 dan 2014, perolehan suara nasional Golkar semakin turun. Pada pemilu 2019, partai ini menempati peringkat ketiga dengan perolehan suara 12,31 persen.

Selama sejarahnya, Golkar juga menghadapi dualisme kepemimpinan pada tahun 2014 antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Perselisihan ini berakhir pada tahun 2016 setelah tercapai kesepakatan rekonsiliasi yang dipimpin oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla. Namun, kasus korupsi yang melibatkan Setya Novanto, yang terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam Munaslub tahun 2016, juga memengaruhi citra partai ini.

Ketua Umum Partai Golkar sekarang adalah Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia periode 2019-2024. Sampai saat ini, Partai Golkar merupakan salah satu kekuatan politik yang berpengaruh di Indonesia.

Dalam meraih simpati masyarakat, Partai Golkar masih memiliki beberapa pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Diperlukan peran dan strategi yang kuat dalam membangun mesin politik yang efektif untuk menyambut Pemilu 2024. Selain itu, partai ini juga perlu mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan citra dan transparansi serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar mendapatkan dukungan yang lebih luas.

 (Litbang Kompas/SNT)