Ketahanan Pangan: Diversifikasi Pangan Jadi Kunci

JAKARTA, KOMPAS — Gerakan bersama dibutuhkan untuk kembali ke ragam pangan lokal yang dari aspek gizi lebih baik. Dengan kembali ke ragam pangan lokal, hal itu akan mengurangi impor pangan.

Meski disadari fungsi strategisnya, ragam pangan pokok lokal tergusur oleh beras dan gandum impor. Pergeseran terjadi di Papua dan Maluku, dua daerah yang, menurut data Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2009-2013, memiliki konsumsi beras terendah dibandingkan dengan daerah lain. Konsumsi beras di Maluku sebesar 50,78 persen dari total asupan dan di Papua 35,61 persen.

Dari pantauan di Kampung Yoka, Kota Jayapura, Selasa (27/2), warga setempat yang mayoritas Papua kebanyakan mengonsumsi beras sebagai makanan pokok, sedangkan sagu hanya menjadi tambahan.

Martha Mebri (50), warga Kampung Yoka, mengatakan, orang tua masih mengonsumsi sagu. Namun, anak muda beralih ke beras. Perubahan ini dipicu alih fungsi lahan perkebunan sagu menjadi areal perumahan. Harga sagu mulai mahal. Faktor lain ialah pemberian bantuan beras dari pemerintah, yakni program beras sejahtera (rastra). Warga Yoka rata-rata menerima jatah beras 10 kilogram per bulan.

”Kami tak lagi punya lahan untuk perkebunan sagu karena jadi lahan permukiman. Harga sagu sekarung dengan berat 25 kilogram yang didatangkan dari Ayapo dan Puay di Jayapura
Rp 300.000,” kata Martha.

Bahkan, di Kampung Atas dan Kampung Sawa, Kabupaten Asmat, warga lebih banyak mengonsumsi beras dan mi instan. Padahal, mereka memiliki lahan perkebunan sagu luas.

Kepala Kampung Atas Markus Titur mengatakan, pergeseran konsumsi ini karena beras kian mudah didapat warga dari kios-kios dan program bantuan pemerintah.

Uskup Agats Mgr Aloysius Murwito OFM mengatakan, banyaknya bantuan beras bagi warga asli Asmat menurunkan etos kerja berkebun sagu. ”Mereka hanya menanti bantuan beras dari pemerintah. Jika pengiriman bantuan terkendala, mereka tak kembali ke ladang untuk berkebun sagu meski kelaparan,” ujarnya.

Menurut Aloysius, pemerintah seharusnya menggalakkan kembali perkebunan khusus pangan lokal. Keragaman pangan lokal yang dibudidayakan sendiri oleh warga jadi kunci ketahanan pangan.

Di Kota Ambon, Maluku, generasi muda juga meninggalkan sagu sebagai makanan lokal. Rifan (16), siswa SMA di Batumerah, mengatakan, dirinya setiap hari mengonsumsi nasi. Ia mengaku tidak doyan papeda atau sagu lempeng. ”Bapa dan Ibu yang makan papeda, itu juga jarang,” ujarnya.

Wardis Girsang, pengajar pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pattimura, mengatakan, memudarnya pamor sagu di kalangan anak muda karena mereka menganggap sagu sebagai makanan inferior. Itu diperparah minimnya dukungan pemerintah untuk mengembangkan pangan lokal.

Pendidikan gizi

Ahli gizi komunitas dari Dr Tan & Remanlay Institute, Tan Shot Yen, menilai, pergeseran pola makan masyarakat menunjukkan salah edukasi dan sosialisasi pola makan sehat serta beragam. ”Ada yang salah dengan banyaknya deklarasi dan sosialisasi gizi selama ini,” ujarnya.

Sosialisasi gizi masyarakat belum dikenalkan dengan falsafah makanan sehat. Mereka lebih banyak diajarkan cara memilih dan mengolah makanan. Aspek pengenalan kenapa makanan tertentu lebih sehat daripada makanan lain tidak disampaikan. Akibatnya, dasar pengetahuan warga tentang pangan tidak ada.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan, pihaknya mendorong penganekaragaman pangan. Di hilir, pihaknya berkampanye pola konsumsi melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin formal ataupun nonformal, menggali resep Nusantara berbasis pangan lokal, dan pengembangan pangan lokal sebagai alternatif beras.

Di hulu, pihaknya mengembangkan pekarangan sebagai sumber pangan beragam dan bergizi bagi keluarga. Pihaknya bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mengembangkan sagu di Sulawesi Tenggara.

Agung membantah program diversifikasi mandek dan kalah dengan program padi jagung dan kedelai (pajale). Sebab, penganekaragaman pangan dan pengembangan pajale saling mendukung. Programnya berupa antara lain pengembangan industri kecil berbahan baku pangan lokal, pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL), dan gerakan diversifikasi pangan lewat sosialisasi dan promosi.

Hingga 2016, program pemanfaatan pekarangan diklaim dikembangkan di lebih dari 18.000 desa. Tahun 2017, program itu menyasar 1.691 desa, lalu menjadi 2.300 desa di 33 provinsi tahun ini. Program pengembangan pangan lokal mencakup 59 kelompok di 23 provinsi, dan pengembangan kawasan mandiri pangan tahun lalu di 78 lokasi.

(FLO/FRN/MKN/ADH/AIK)

Grafik: Potensi Keanekaragaman Hayati Bahan Pangan Indonesia

Foto:

KOMPAS/RIZA FATHONI

Suasana Restoran Nusa Gastronomy di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, yang menyajikan aneka hidangan dengan bahan makanan pokok selain beras dan tepung, Sabtu (24/2).